kabid kominfo dishub kab. muna dalam korupsinya tentang pencucian uang.

9. Penggunaan Rekening Penampungan atas Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan dan Kominfo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna pada TA 2013 menganggarkan retribusi daerah sebesar Rp10.431.295.000,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp9.053.771.211,00. Salah satu jenis retribusi daerah yang terealisasi pada TA 2013 adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo (Dishub) dengan realisasi sebesar Rp164.527.400,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah perusahaan operator menara telekomunikasi di Kabupaten Muna sebanyak 6 perusahaan penyedia jasa layanan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 26 telekomunikasi yaitu PT XL Axiata, PT Telkomsel, PT Solusi Tunas Pratama (Deltacomsel), PT Protelindo, PT Indosat, dan PT Daya Mitra Telekomunikasi dengan jumlah menara sebanyak 46 buah. Rincian menara telekomunikasi dapat dilihat pada lampiran 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp164.527.400,00 berasal dari 4 (empat) perusahaan yaitu PT XL Axiata, PT Protelindo, PT Indosat dan PT Solusi Tunas Pratama dengan rincian pada tabel berikut. Tabel 7 Rincian Setoran Retribusi ke Kas Daerah No Tanggal Perusahaan Nilai (Rp) 1 18 September 2013 PT XL Axiata 54.492.570,00 2 08 Oktober 2013 PT Protelindo 31.343.557,00 3 08 Oktober 2013 PT Indosat 31.987.125,00 4 21 Oktober 2013 PT Solusi Tunas Pratama 46.704.148,00 Jumlah 164.527.400,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti setor retribusi menunjukkan bahwa penyetoran retribusi dilakukan melalui dua cara yaitu secara tunai dan secara transfer langsung ke rekening kas daerah. Perusahaan yang melakukan transfer langsung ke rekening kas daerah adalah PT Protelindo dan PT Indosat, sedangkan setoran dari PT XL Axiata dan PT Solusi Tunas Pratama disetorkan dengan cara tunai ke rekening kas daerah. Hasil pengujian lebih lanjut atas setoran tunai menemukan adanya penggunaan rekening penampungan untuk penerimaan retribusi menara telekomunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. LN selaku Bendahara Penerimaan Dishub diketahui bahwa dirinya tidak sepenuhnya menguasai setoran retribusi tersebut. Dirinya hanya menerima dana retribusi tersebut dari Kabid Kominfo Sdr Iy selaku Kepala Bidang Kominfo secara tunai yang kemudian disetorkan ke rekening kas daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Iy dijelaskan bahwa dana tersebut sebelum disetor ke kas daerah terlebih dahulu ditempatkan pada rekening penampungan di Bank Sultra dengan nomor rekening 00301.05.500681-7 dengan nama “Rekening Penampungan Retribusi Dishubkominfo” yang dibentuk olehnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening koran diketahui setoran bahwa retribusi menara telekomunikasi pada rekening penampungan berasal dari tiga perusahaan yaitu PT XL Axiata, PT Solusi Tunas Pratama, dan PT Daya Mitra Telekomunikasi pada tahun 2013 dengan total nilai setoran Rp226.587.651,00. Namun dana yang disetorkan ke kas daerah hanya sebesar Rp101.196.718,00, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp125.390.933,00 yang belum disetorkan. Sedangkan saldo rekening penampungan per 31 Desember 2013 sebesar Rp104.099.214,00, sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp21.291.719,00. Atas selisih tersebut, Sdr. Iy mengakui bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Atas sisa dana sebesar Rp125.390.933,00, Dishubkominfo telah menyetorkan seluruh sisa dana ke kas daerah melalui empat kali penyetoran pada tanggal 23 Januari, 30 Januari, 21 April dan 22 April 2014. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 27 1) Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa “Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah”; dan 2) Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa “Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja”. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.” Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab Muna tidak dapat segera memanfatkan penerimaan retribusi sebesar Rp125.390.933,00. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: a. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo lalai dalam mengawasi penerimaan retribusi yang diterimanya; b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi lalai memanfaatkan penerimaan retribusi untuk kepentingan pribadi; dan c. bendahara penerimaan lalai dalam menatausahakan penerimaan retribusi. Bupati Muna menanggapi bahwa sependapat atas atas kondisi yang diungkapkan dalam temuan pemeriksaan dan selanjutnya akan menginformasikan kepada wajib retribusi agar menyetor langsung ke rekening kas daerah. BPK merekomendasikan kepada Bupati Muna agar: a. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan pekerjaan bawahannya; b. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Kominfo atas kelalaiannya dan selanjutnya agar tidak menggunakan dana retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk kepentingan pribadi; dan c. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dan Kominfo atas kelalaiannya dan selanjutnya agar menatausahakan penerimaan sesuai dengan ketentuan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

"ASRUN DAN LILIS RAJIN KEPASAR"

Image
"Membangun tanpa mengutang, karna tempat mengutang membangun sendiri sesuka hati". Polemik pasar dan para pedagang tak kunjung henti di kota kendari propinsi sulawesi tenggara. julukan baru sebagai kota yg sukses menjalankan pembangunan tanpa embel embel utang namun rumit menata pasarnya. Aksi demonstrasi yg tergabung dalam ASOSIASI PEDAGANG PASAR BARU, selasa 18 april 2017 membawa tuntutan ke kantor walikota kendari terkait masih adanya aktifitas pasar paska relokasi di kelurahan bonggoeya eks.pasar panjang itu. Menurut mereka, aktifitas pasar tersebut sangat berdampak terhadap tingkat konsumen di pasar baru yg belum lama diresmikan tersebut.  Tuntutan tersebut amatlah berdasar tentunya, berdasarkan pernyataan ketua komisi 2 DPRD Kota kendari, aktifitas pasar tersebut dipelopori oleh ibu lilis yg tak lain pemilik dari PT. KSK (Kurnia Sulawesi Karyatama) dan sampai sekarang masih mengelola pasar basah mandonga sebagai pihak ke 3. Bukan hanya itu, ibu lilis pun masih
Read more

proposal rumah singgah

v PENDAHULUAN Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Telah suda disaksikan pelepasan Belenggu Penjajahan dan keterpurukan dari tangan para Aktivis Bangsa yang mengantarkan Kemerdekaan yang telah berjalan hingga sekarang ini. Sebuah Bangsa yang kaya akan Sumberdaya Alam dan budayanya, telah mampu menyilaukan mata dunia hingga menstimulasi jiwa Penduduk Asing untuk meneliti bahkan mempelajarinya. Itulah kekayaan yang menghaturkan kebanggaan sederhana dan selalunya dibesar besarkan untuk menutup- nutupi keterperosokan Negeri ini. Kemerdekaan adalah kalimat sakral yang sangat agung jika dilontarkan oleh para pemuda yang notabenenya sebagai Agen Pembaharu atau biasa disebut Kaum Revolusioner itu. Dari sanalah kita kemudian menemukan kebebasan yang semu ini, meski sesungguhnya Jiwa Perjuanagan mereka tak dapat disangsikan yakni meraih kebebasan yang Hakiki tentunya, untuk generasi sekarang ini bahkan yang akan datang. Negara Kesatuan Republik I
Read more

DATA DIRI HASAN JUMADIN

Image
Hasan jumadin atau sapaan akrab hasan lahir di kab. Muna propinsi sulawesi tenggara. Anak ke 3 dari 4 bersaudara ini kini masih menempuh jenjang perguruan tinggi disalah satu universitas swasta di kota kendari. Mengambil studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhamadia Kendari (UMK). Aktifitas lainya kini berkecimpung dalam dunia kerja sebagai salah satu kariawan SIMPATIK kota kendari. Pria kelahiran 12 agustus 1991ini memiliki hobi yang cukup menarik. Pecinta olahraga dan rajin mengoleksi barang antik hingga sesaat memasuki kediamanya serasa berada di museum sejara. Memiliki paras yg menawan dan postur tubu ideal membuatnya hidup dengan taburan perhatian meski sampai saat ini ia belum menambatkan hati dalam pencarian cintanya. Dengan cica cita yg luhur yakni ingin berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan membuat keseharianya dilewatkan untuk menikmati beberapa buku bacaan politik. Sekilas tentang Hasan sang putra mandiri.
Read more